Banten CorpU Resmi Meluncur, Dorong ASN Lebih Inovatif dan Kolaboratif

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi meluncurkan Banten Corporate University (Banten CorpU) bersamaan dengan penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2026. Program ini dirancang sebagai ekosistem pembelajaran untuk mempercepat transformasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan.

​Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi, menyatakan peluncuran ini menjadi momentum penting dalam pembangunan aparatur dan reformasi birokrasi di Pemprov Banten.

​"Banten CorpU menjadi penguat ekosistem organisasi pembelajar yang mendorong aparatur untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Tujuannya adalah mewujudkan transformasi budaya kerja dari hierarkis-administratif menjadi birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis kinerja," ujar Sekda Deden di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Jumat (9/10/26).

​Deden menjelaskan, sistem pembelajaran ini memastikan pengembangan kompetensi ASN selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa setiap program pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan organisasi, prioritas pembangunan daerah, serta mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

​Dalam kesempatan tersebut, Sekda Deden juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) atas sinergi dalam pembinaan kompetensi aparatur, serta kepada BPSDMD Provinsi Banten dan Tim Percepatan Pembentukan Banten CorpU yang telah merealisasikan program tersebut. Ia berharap ekosistem ini mampu melahirkan aparatur yang kompeten dan berintegritas.

​Sementara itu, Kepala LAN, Muhammad Taufik, menekankan bahwa corporate university harus memberikan dampak nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan program strategis pemerintah daerah. Menurutnya, sistem ini adalah sarana untuk menerjemahkan program strategis daerah ke dalam proses pembelajaran aparatur secara praktis.

​"Terutama melalui Learning Organization Management System (LOMS) sebagai fondasi tata kelola pembelajaran dan Learning Organization Maturity Index (LOMI) sebagai instrumen kematangan organisasi. Ini merupakan langkah strategis dalam membangun budaya belajar yang berkelanjutan pada Pemprov Banten,” pungkas Taufik. (Red).

Kapolda Banten Dorong Polwan Banten Tumbuh, Berprestasi dan Berintegritas

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Bersama Ibu Asuh Polwan Polda Banten Ny. Ulfa Hengki Memberikan Arahan Kepada Polwan Polda Banten Dan Polresta/Polres Jajaran.

Serang – Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, bersama Ibu Asuh Polwan Polda Banten Ny. Ulfa Hengki, memberikan arahan kepada seluruh Polisi Wanita (Polwan) Polda Banten dan Polresta/Polres jajaran dalam kegiatan tatap muka yang berlangsung di Aula Gawe Kuta Baluwarti Polda Banten, Rabu (30/09).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Banten Brigjen Pol Iwan Saktiadi, para Pejabat Utama Polda Banten, serta seluruh Polwan Polda Banten dan Polresta/Polres jajaran. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan sekaligus penguatan semangat pengabdian Polwan dalam menghadapi perkembangan tugas kepolisian yang semakin dinamis.

Dalam arahannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menekankan bahwa perkembangan teknologi, ruang digital, serta semakin kritisnya masyarakat menuntut setiap anggota Polri untuk terus meningkatkan kemampuan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan.

“Perubahan itu harus datang dari diri sendiri. Change begins from myself. Kalau kita ingin sukses, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik kesehatan, kemampuan, disiplin maupun kompetensi,” ujar Irjen Pol Hengki.

Kapolda juga mendorong seluruh Polwan untuk tidak membatasi diri dalam mengembangkan potensi, berprestasi, serta mengambil peran dalam organisasi. Menurutnya, kepemimpinan tidak selalu dimulai dari jabatan, tetapi dari kemampuan memimpin diri sendiri, menjaga integritas, menguasai tugas, berani bertanggung jawab dan memberikan keteladanan.

“Kompetensi tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh kemampuan, integritas dan kinerja. Setiap kepercayaan harus dijawab dengan pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya,” tegasnya.

Irjen Pol Hengki juga memberikan enam penekanan kepada seluruh Polwan, yakni menjaga integritas dan kehormatan institusi, meningkatkan kompetensi, menghadirkan pelayanan yang humanis, membangun prestasi dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin, menjaga keseimbangan antara tugas dan keluarga, serta memegang teguh komitmen moral Polda Banten.

Khusus dalam pelayanan kepada masyarakat, Kapolda mengingatkan agar Polwan mampu hadir secara cepat, humanis dan profesional, terutama dalam menangani persoalan yang menyangkut perempuan, anak, korban kekerasan dan kelompok rentan.

“Dengarkan keluhan masyarakat, pahami persoalannya, berikan kepastian dan solusi sesuai kewenangan. Tegas tanpa kehilangan empati dan humanis tanpa mengurangi profesionalisme,” katanya.

Sementara itu, Ibu Asuh Polwan Polda Banten Ny. Ulfa Hengki berpesan agar seluruh Polwan memahami bahwa menjadi Polwan merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab karena membawa nama baik institusi, keluarga dan harapan masyarakat.

“Menjadi Polwan adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Di pundak kalian melekat nama institusi, kehormatan keluarga dan harapan dari seluruh masyarakat,” ungkap Ny. Ulfa Hengki.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap, etika, penampilan, hubungan antar-rekan serta kecerdasan dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, setiap unggahan di ruang digital dapat meninggalkan jejak panjang dan berpotensi dikaitkan dengan institusi Polri.

“Berpikirlah sebelum mengunggah. Pahami etika bermedia sosial, patuhi ketentuan dan arahan kedinasan, serta pertimbangkan nilai, norma, kepatutan dan budaya yang hidup di tengah masyarakat,” pesannya.

Selain profesionalisme, Ny. Ulfa Hengki menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Ia mengingatkan bahwa di balik tugas kedinasan, Polwan tetap memiliki peran sebagai perempuan, istri dan ibu yang harus dijalankan secara seimbang.

“Jadilah perempuan yang cerdas tanpa kehilangan kelembutan, tegas tanpa kehilangan kesantunan, profesional tanpa kehilangan kepekaan, dan kuat tanpa kehilangan kerendahan hati,” tuturnya.

Ny. Ulfa Hengki berharap seluruh Polwan Polda Banten terus belajar, memperbaiki diri dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

“Tidak perlu berlomba untuk menjadi yang paling terlihat, berusahalah menjadi yang paling dapat dipercaya. Jaga diri, jaga kehormatan, jaga keluarga dan selalu jaga nama baik institusi,” pungkasnya. (Bidhumas).

(Red).

APBD Perubahan 2026 Disetujui, Gubernur Banten Andra Soni Fokus Pencapaian RPJMD

Gubernur Banten Andra Soni, Memaparkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Difokuskan Mencapar Taeget Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 difokuskan untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanat masyarakat.

​"Landasannya adalah RPJMD. Capaian-capaian RPJMD ini merupakan janji atau amanat masyarakat melalui DPRD yang diberikan kepada pemerintah,” kata Andra Soni seusai menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Banten di Gedung DPRD Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (29/9/2026).

​Setelah mendapat persetujuan legislatif, Gubernur Andra Soni menyebutkan Pemerintah Provinsi Banten akan segera menyerahkan draf rancangan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Ia memastikan pelaksanaannya kelak akan mengutamakan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

​Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menyatakan, APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk melanjutkan program prioritas yang berpihak pada kepentingan publik.

​“Kami berharap setelah penetapan ini, Gubernur bisa segera berkonsolidasi dengan Kemendagri untuk tahapan evaluasi. Selanjutnya, dalam waktu tiga bulan ke depan, dengan dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menuntaskan seluruh program prioritas,” ucap Fahmi.

​Sebagai informasi, berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten yang dibacakan oleh Mohammad Bahri, total proyeksi pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2026 disepakati sebesar Rp9,750 triliun.

​Rincian proyeksi tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7,114 triliun, yang ditopang oleh sektor pajak senilai Rp6,479 triliun, retribusi daerah Rp361,212 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp46,8 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp226,76 miliar. Selain itu, postur anggaran juga ditunjang oleh pendapatan transfer sebesar Rp2,597 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,457 miliar.

(Red).

Pelantikan MPDN dan Notaris Pengganti, Kemenkum Banten Tekankan Tanggung Jawab dan Integritas

Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Notaris Pengganti Serta Penganti Paruh Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Di Wilayah Kerja Provinsi Banten, Senin, (28/09/2026).

SERANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menggelar pengambilan sumpah dan pelantikan Notaris Pengganti serta Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di wilayah kerja Provinsi Banten, Senin (28/9/2026), bertempat di Bale Soepomo Kanwil Kemenkum Banten.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik sekaligus mengingatkan pentingnya menjalankan amanah dan tanggung jawab sesuai ketentuan.

Kepada PAW Anggota MPDN Kabupaten Tangerang, Pagar menegaskan bahwa setelah mengucapkan sumpah, tugas utama yang harus dijalankan adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri Hukum Republik Indonesia.

“Setelah mengucapkan sumpah pada hari ini, saudara wajib menjalankan tugas sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri Hukum Republik Indonesia,” ujar Pagar.

Sementara kepada Notaris Pengganti, Pagar menyampaikan bahwa keberadaan Notaris Pengganti bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta. Karena itu, Notaris Pengganti dituntut untuk menjalankan tugas secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum.

Pagar juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik. Hal tersebut diperlukan mengingat permasalahan hukum dapat muncul ketika terdapat pihak yang memberikan surat atau keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat oleh Notaris maupun Notaris Pengganti.

“Prinsip kehati-hatian sangat penting dalam proses pembuatan akta autentik. Notaris maupun Notaris Pengganti harus memastikan setiap proses dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan serta hak para pihak,” lanjutnya.

Pelantikan tersebut diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sekaligus memastikan pelayanan kenotariatan kepada masyarakat berjalan profesional, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum.

Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Plt. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Tanti Fristianti, serta jajaran Kanwil Kemenkum Banten. (Red).

Satukan Langkah Lawan Narkoba, Kemenkum Banten Dorong Penguatan Regulasi P4GN di Banten

Rapat Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Provinsi Banten, Yang Digelar Di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Senin, (28/09/2026).

SERANG– Upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Provinsi Banten terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Provinsi Banten Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Senin (28/9/2026).

Rapat dihadiri Kepala BNN Provinsi Banten, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Pagar Butar Butar, Plt. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Banten Tanti Fristianti, Direktur Narkoba Polda Banten, Kepala BIN Daerah Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, serta unsur Forkopimda.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah saat membuka rapat menyampaikan bahwa pembentukan Tim Terpadu P4GN menjadi langkah penting untuk menghasilkan upaya yang konkret dan terukur. Penguatan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat juga dinilai perlu terus dilakukan secara bersama-sama.

Dalam forum tersebut, masing-masing unsur menyampaikan dukungan dan langkah yang dapat dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kemenkum Banten turut memberikan gambaran mengenai lanskap regulasi P4GN di wilayah Provinsi Banten melalui paparan yang disampaikan Tanti Fristianti.

Dalam paparannya, Tanti memetakan regulasi P4GN pada kabupaten/kota di Banten. Hasil inventarisasi menunjukkan adanya perbedaan status regulasi antardaerah, meskipun memiliki arah kebijakan yang sama. Sejumlah daerah telah memiliki Perda khusus P4GN, antara lain Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang. Sementara Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon mengatur substansi terkait narkotika secara gabungan dalam regulasi daerah. 

Kemenkum Banten juga mencatat Kabupaten Lebak telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah P4GN pada 2025, sedangkan Kabupaten Serang dalam bahan paparan disebut belum memiliki Perda khusus P4GN. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam melihat pemerataan implementasi kebijakan P4GN di seluruh wilayah Banten. 

Melalui forum Tim Terpadu P4GN, sinergi antarlembaga diharapkan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata dan terukur dalam mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Provinsi Banten. (Red).

Lokasi Diduga Penyimpanan BBM Dicek, Polda Banten Temukan Drum dan Jerigen Kosong

Ditreskrimum Polda Banten Melakukan Pengecekan Di Lokasi Yang Diguga Tempat Penyimpanan BBM Di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Senin, (28/09/2026).

Serang – Ditreskrimsus Polda Banten melaksanakan pengecekan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan BBM di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, pada Senin (28/09).

Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan sebelum dilakukan pengecekan secara langsung, petugas terlebih dahulu melakukan pemantauan menggunakan drone untuk melihat kondisi lokasi.

"Kami melakukan pemantauan dari udara menggunakan drone, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke lokasi yang dimaksud," katanya pada Selasa (29/09).

Selanjutnya, Kombes Pol Maruli menjelaskan dari hasil pengecekan, pihaknya menemukan sekitar tujuh jerigen kosong, 10 drum kosong dan dua kempu dalam keadaan kosong. Saat dilakukan pengecekan, lokasi tersebut terlihat dalam kondisi kosong dan tidak ditemukan orang maupun aktivitas kegiatan.

"Dari hasil pengecekan di lokasi, ditemukan beberapa wadah berupa jerigen, drum dan kempu, namun seluruhnya dalam keadaan kosong. Kami juga tidak menemukan orang maupun aktivitas kegiatan di lokasi," jelasnya.

Diakhir, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM.

"Apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM kepada pihak kepolisian, sehingga dapat dilakukan pengecekan dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga dapat menghubungi Call Center Polri 110 untuk menyampaikan informasi atau laporan," tutupnya. (Bidhumas). (Red).

Lestarikan Kearifan Lokal, Gubernur Banten Andra Soni Serap Aspirasi Nelayan di Tasyakuran Laut Sidamukti

Gubernur Banten, Andra Soni Menyerahkan Berbagai Bantuan Kepada Nelayan Guna Mendukung Peningkatkan Produktivitas Dan Keselamatan Kerja Para Nelayan Pesisir.

Gubernur Banten Andra Soni, menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Berbagai program prioritas terus diarahkan agar taraf hidup dan martabat kelompok nelayan semakin terangkat.

​"Insyaallah, Presiden Prabowo Subianto fokus pada kesejahteraan masyarakat," ungkap Gubernur Andra  saat menghadiri tradisi Tasyakuran Laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Senin (28/9/2026).

​Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andra  memaparkan sejumlah inisiatif pemerintah untuk nelayan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, bantuan premi asuransi kecelakaan kerja, jaminan BPJS Kesehatan, hingga penyediaan alat pelacak posisi kapal.

​Selain memaparkan program, Gubernur Andra juga menyerap langsung masukan dari para nelayan setempat. “Tadi juga ada aspirasi terkait perbaikan dermaga dan penanganan pendangkalan muara,” ucapnya.

​Kehadiran Gubernur Banten ini sekaligus untuk mengapresiasi pelaksanaan Tasyakuran Laut oleh masyarakat pesisir Sidamukti. Baginya, tradisi ini bukan sekadar wujud syukur, melainkan kearifan lokal untuk menjaga budaya sekaligus mempererat tali silaturahmi.

​Menurut Gubernur Andra, warga Sidamukti sangat teguh menjaga tradisi leluhur tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat dan nelayan yang hadir, bahkan dari wilayah Labuan dan Panimbang.

​"Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi yang sangat baik bagi masyarakat," tambah Gubernur Andra.

​Pada momen tersebut, Gubernur Andra juga menyerahkan berbagai bantuan guna mendukung peningkatan produktivitas dan keselamatan kerja para nelayan pesisir.

​Salah satu penerima bantuan premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan, Tadi Rustadi (35), mengaku bersyukur atas perhatian dari pemerintah daerah. Ia merasa jaminan keselamatan tersebut sangat membantunya dalam mencari nafkah.

​“Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan membuat kami lebih tenang saat bekerja di laut,” ungkap Tadi.

​Nelayan yang sehari-hari mencari ikan hingga ke perairan Pulau Panaitan ini juga menuturkan bahwa hasil tangkapan biasanya akan meningkat setelah digelarnya Tasyakuran Laut.

​"Tasyakuran atau pesta laut ini biasanya diadakan dua tahun sekali, bergantian dengan Desa Panimbang. Kebanyakan ikan tangkapan kami berupa ikan bentong, kembung banjar, dan cumi-cumi. Hasilnya kemudian dikirim ke Muara Baru serta Muara Angke di Jakarta,” tuturnya. (Red).

Hadir di Kriyanusa 2026, Tinawati Ingin Produk Industri Kecil Menengah Banten Semakin Dikenal

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Menghadiri Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menghadiri Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026. Di sana, ia ingin produk-produk asal Banten dikenal di Nusantara dengan aneka kekayaan kerajinannya. 

"Hari ini saya senang dan bangga bisa hadir dan mengikuti pembukaan Kriyanusa 2026. Mudah-mudahan diikuti dengan semangat penjualan, kemudian saling memperkenalkan kekayaan daerah masing-masing terutama Provinsi Banten," kata Tinawati di Jakarta Convention Center (JCC), Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Sabtu (26/9/2026).

Kebijakan efisiensi yang diterapkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mengurangi esensi kehadiran Dekranasda. Di acara ini hadir para pemangku kepentingan yang peduli pada Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usama Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar naik kelas dan memperluas pangsa pasar secara global. 

"Sehingga kerajinan khususnya di Provinsi Banten diharapkan bisa semakin dikenal di tingkat nasional namun juga di tingkat dunia," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Iwan Hermawan mengatakan, Kriyanusa 2026 menampilkan desain dengan nuansa lokal yang bahan baku produk-produknya adalah unggulan Banten.

"Alhamdulillah, Kriyanusa merupakan sarana bagi kita untuk mempromosikan, memasarkan, bahkan menjalin kemitraan sesama Industri Kecil Menengah (IKM)," ujarnya. 

Sebagai informasi, pada pameran Kriyanusa 2026 ini, Dekranasda Provinsi Banten menampilkan produk IKM unggulan. Antara lain Fastershop atau kerajinan berbahan tas goni yang dimodifikasi dengan rajut, tenun, bordir dan batik dari Kota Tangerang. Nikhol Gallery, dengan produk fashion etnik wastra Banten yang sudah ekspor ke Rusia, Hong Kong, Turki, Filipina, Malaysia. Terakhir adalah Magicstone, aksesori dari batu alam, mutiara dan tas rajut yang dipadu dengan batu alam. (Red).

Pesan Wagub Banten di Masjid Al-Azhom: Hati Bersih adalah Kunci Ketenangan Hidup

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah Memberikan Sambutan Saat Menghadiri Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia, Yang Berlangsung Di Masjid Raya Al-Azhom, Kota Tangerang, Sabtu Malam, (26/09/2026).

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah hadir pada kegiatan Cahaya Hati Cahaya Indonesia edisi "Doa untuk Bangsa" di Masjid Raya Al-Azhom, Kota Tangerang, Sabtu (26/9/2026) malam. Kegiatan keagamaan ini turut diisi dengan tausiah oleh Ustaz Derry Sulaiman, Habib Abdullah bin Ja’far Assegaf, dan Abi Amir Faishol Fath.

​Dalam kesempatan tersebut, Wagub Dimyati menyampaikan bahwa cahaya hati tidak hanya tercermin dari sikap dan perkataan, tetapi berawal dari kedekatan seseorang kepada Allah. Menurutnya, hati yang bersih akan membantu seseorang menjaga ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

​“Cahaya hati bukan hanya dari sikap dan kata-kata, melainkan bagaimana kita dekat dengan Allah. Dengan hati yang bersih, kita dapat menjaga ketenangan,” ungkap Wagub Dimyati.

​Lebih lanjut, Wagub Dimyati menjelaskan bahwa hati yang bercahaya akan membentengi seseorang dari sifat-sifat negatif, seperti mudah mengeluh, marah, maupun membanding-bandingkan diri dengan orang lain.

​“Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus memiliki hati yang baik dan bersih. Oleh karena itu, kita membutuhkan cahaya hati,” katanya.

​Ia juga mengingatkan kepada para jemaah yang hadir bahwa kehidupan dunia pada hakikatnya merupakan ujian dan permainan yang sementara. Jabatan, harta, dan takhta merupakan titipan yang pada waktunya akan ditinggalkan.

​Menurut Wagub Dimyati, bekal utama yang sesungguhnya adalah amal saleh, ilmu yang bermanfaat, serta berbagai kebaikan yang ditebarkan selama hidup di dunia.

​“Jabatan, harta, dan takhta itu semua hanya titipan dan tidak kekal. Yang kekal bagi kita adalah amal saleh, ilmu yang bermanfaat, dan kebaikan yang kita lakukan,” tuturnya.

​Di akhir sambutannya, Wagub Dimyati menilai bahwa kegiatan keagamaan seperti Cahaya Hati Cahaya Indonesia memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman spiritual sekaligus membangun karakter generasi muda. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi dorongan untuk menciptakan generasi muda Banten yang unggul.

​“Kita sebagai pemimpin Banten dan pemimpin bangsa harus bisa menjadikan anak-anak kita generasi yang hebat, saleh dan salihah, cerdas, serta bermanfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya. (Red).

Dilantik Jadi Ketua HKTI Banten, Andra Soni Jadikan Kawasan Sitandu Laboratorium Pertanian

Gubernur Banten Andra Soni, Yang Dilantik Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Banten, Periode 2026-2031, Menyerahkan Piagam Penghargaan, Pada Peringatan Hari Tani Nasional 2026.

Gubernur Banten Andra Soni resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Banten periode 2026–2031. Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (Sitandu) Provinsi Banten, Kota Serang, Sabtu (26/9/2026).

​Sebagai ketua baru yang terpilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Banten, Andra menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan sektor pertanian. Ia menyebut, keberadaan HKTI harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan para petani.

​"Saya sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya para insan pertanian," ungkap Andra Soni.

​Sebagai Gubernur, Andra Soni menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menjalankan sejumlah program strategis yang bersinggungan langsung dengan sektor pertanian. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Usaha Tani yang bertujuan meningkatkan konektivitas, serta menekan biaya produksi dan distribusi hasil panen.

​Selain itu, Pemprov Banten juga tengah menggencarkan program Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera). Sepanjang tahun pertama pelaksanaannya, program ini telah merampungkan 61 ruas jalan desa.

​"Dampaknya, alhamdulillah, nilai tukar petani kita mengalami peningkatan," tuturnya.

​Lebih lanjut, Gubernur Andra menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perdesaan akan terus berlanjut pada 2026. Hal ini merupakan wujud nyata dukungan Pemprov Banten terhadap pemerataan ekonomi yang dimulai dari desa.

​"Desa adalah tempat kita berasal dan lokasi utama produksi. Apa yang kita konsumsi sehari-hari tumbuh dan dirawat oleh petani di desa," imbuhnya.

​Terkait peranan HKTI, Gubernur Andra berencana mengarahkan Kawasan Sitandu seluas 20 hektare sebagai laboratorium pertanian sekaligus ruang inovasi budi daya.

​"Kawasan ini bisa kita jadikan laboratorium. Banyak insan tani kita yang mampu memproduksi pupuk dan mempraktikkan berbagai metode tanam, semuanya bisa diuji coba di sini," katanya.

​Andra berharap, kepengurusan HKTI yang baru dapat menjadi wadah solid untuk memajukan petani. "Meskipun pengurus tidak semuanya berlatar belakang petani murni, kami berkomitmen kuat mendukung petani Banten agar semakin makmur dan sejahtera," tegasnya.

​Sementara itu, Ketua Umum HKTI Sudaryono yang turut hadir dalam pelantikan tersebut mengapresiasi potensi besar pertanian di Banten. Ia menilai, tren produktivitas pertanian Banten terus menunjukkan peningkatan dan berhasil membuka banyak lapangan pekerjaan baru.

​"Banten adalah wilayah yang secara pertanian sangat potensial. Kita bisa melihat, selama sahabat saya, Pak Andra Soni, menjadi gubernur, produktivitas dan peringkat pertanian di Banten terus naik," ujar Sudaryono.

​Sudaryono juga menyoroti pentingnya peningkatan produksi komoditas pangan—seperti beras, jagung, tebu, sayuran, dan buah-buahan—untuk mendukung swasembada nasional. Ia menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah memberikan kepastian penyerapan pasar (off-take) bagi hasil panen petani lokal.

​"Adanya jaminan off-take (jual beli, red) melalui program MBG memberikan efek langsung terhadap perputaran ekonomi di desa-desa," paparnya.

​Ia meyakini, program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut mampu memicu lonjakan produktivitas berbagai komoditas pertanian dan peternakan di Banten.

"Sinergi BGN dengan program MBG-nya ini akan menjadi pemicu utama meningkatnya produktivitas pertanian kita," pungkas Sudaryono. (Red).

Pemprov Banten Antarkan Pemakaman Surakman Korban Hilang di Selat Sunda

Prosesi Salat Jenazah Kru Kapal Yang Menjadi Korban Insiden Laut Dalam Perjalanan Menuju Gunung Anak Krakatau Di Selat Sunda, Berlangsung Di Masjid Agung Al Khusaeni, Kamis (24/09/2026).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi keluarga Surakman, salah satu kru kapal yang menjadi korban insiden laut dalam perjalanan menuju Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

​Mewakili Gubernur Banten, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Banten Arif Agus Rakhman, turut menghadiri prosesi salat jenazah hingga pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ki Demang, Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis (24/9/2026).

​"Kami atas nama Pemprov Banten menyampaikan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga. Kami akan terus melakukan pendampingan dan berkomunikasi intensif dengan keluarga," kata Arif.

​Arif menambahkan, Pemprov Banten terus berkoordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya. Ia menegaskan, setiap perkembangan informasi di lapangan akan langsung diteruskan kepada pihak keluarga.

​“Informasi sekecil apa pun yang kami terima akan kami komunikasikan kepada keluarga,” ujarnya.

​Turut hadir dalam prosesi tersebut, Kapolres Pandeglang AKBP Sonny Harsono. Kehadiran jajaran kepolisian dan pemerintah daerah ini merupakan wujud nyata pendampingan moril terhadap keluarga korban hingga proses pemakaman selesai.

​Berdasarkan pantauan, jenazah Surakman tiba di Masjid Agung Al Khusaeni sekitar pukul 10.45 WIB menggunakan ambulans. Suasana haru menyelimuti warga dan kerabat yang telah berkumpul sejak pagi untuk menyambut kedatangan jenazah.

​Setelah disalatkan, jenazah langsung dibawa ke TPU Ki Demang yang berlokasi tidak jauh dari masjid untuk dikebumikan. Arif bersama jajaran kepolisian dan masyarakat turut mengantarkan jenazah hingga ke tempat peristirahatan terakhir.

​Sebagai informasi, jenazah Surakman sebelumnya ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu. Setelah melalui proses identifikasi, jenazah dipulangkan ke Banten atas permintaan keluarga.

​Surakman merupakan satu dari delapan orang yang dilaporkan hilang saat berlayar menuju Gunung Anak Krakatau pada 7 September 2026 lalu. Rombongan tersebut terdiri atas lima jurnalis, dua kru kapal, dan satu orang pemandu. (Red).

Doa dari Carita: Gubernur Banten Andra Soni Berharap 5 Jurnalis dan 3 Kru Kapal Ditemukan Selamat

Gubernur Banten Andra Soni, Mendengar Pemaparan Dari Kepala Kantor Pencarian Dan Penolongan (SAR) Banten, AI Amrad, Mengenai Hasil Pencarian Di Hari Kedua.

Gubernur Banten Andra Soni, menggelar doa bersama para jurnalis, tim SAR gabungan, dan relawan di Posko SAR Gabungan, Carita, Kabupaten Pandeglang, Rabu (9/9/2026) malam. Kegiatan ini ditujukan untuk mendoakan keselamatan lima jurnalis dan tiga kru speedboat (kapal cepat) yang hilang kontak saat berlayar menuju kawasan Gunung Anak Krakatau.

​Dalam kunjungannya, Gubernur Andra turut memantau langsung perkembangan operasi pencarian dan berdialog dengan tim SAR. Ia mendengarkan paparan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banten, Al Amrad, mengenai hasil penyisiran hingga hari kedua operasi.

​Gubernur Andra menyampaikan keprihatinan mendalam dan berharap seluruh rombongan segera ditemukan dalam kondisi selamat.

​“Kita sama-sama berdoa agar kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kita percayakan kepada ahlinya untuk SAR rescue. Insya Allah, Pemerintah Provinsi Banten akan memberikan support penuh atas apa yang bisa kami bantu,” ujar Gubernur Andra Soni.

​Sementara itu, Kepala Kantor SAR Banten, Al Amrad, menjelaskan bahwa pencarian gabungan dilakukan dengan membagi wilayah operasi menjadi tujuh sektor. Sebanyak sembilan alat utama (alut) sistem keselamatan dikerahkan, melibatkan unsur dari Kantor SAR Banten, Kantor SAR Lampung, TNI Angkatan Laut, dan Polairud Polda Banten.

​Sejumlah kapal dan Rigid Inflatable Boat (RIB) telah disebar untuk mengelilingi kawasan Gunung Anak Krakatau. Penyisiran difokuskan pada sektor tenggara, barat laut, barat daya, dan timur, hingga merambah perairan Krakatau serta wilayah sekitar Pulau Sebesi.

​“Posisi Anak Krakatau sudah kami kelilingi. Kalau ditarik dengan radius, jangkauannya kurang lebih mencapai 15 hingga 20 nautical mile (mil laut),” papar Al Amrad.

​Meski demikian, hingga Rabu malam tim gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan rombongan. Kondisi gelombang laut yang bervariasi serta aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan.

​Al Amrad menegaskan, kendala tersebut tidak akan menghentikan proses pencarian. Tim telah memetakan posisi kapal dan alat pencarian agar operasi tetap berjalan maksimal.

​“Tim juga sempat menggunakan drone (pesawat nirawak) untuk membantu pemantauan dari sekitar Pulau Sebesi, tetapi hasilnya masih nihil,” pungkasnya. (Red).

19 Hakim MTQ Nasional Berasal dari Banten, Gubernur Andra Soni Sampaikan Rasa Bangga

Gubernur Banten Andra Soni, Menerima Kunjungan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Banten, Beserta Rombongan Dewan Hakim, Di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang.

Gubernur Banten Andra Soni, mengapresiasi dan mengaku bangga atas terpilihnya 19 putra-putri terbaik daerah sebagai Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Kebanggaan tersebut semakin bertambah karena tokoh asal Banten, Prof. Syibli Syarjaya, dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Hakim.

​Hal itu disampaikan Gubernur Andra soni saat menerima kunjungan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Banten dan rombongan Dewan Hakim di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (7/9/2026).

​"Alhamdulillah, orang Banten dipercaya menjadi Dewan Hakim MTQ Nasional. Kita mengapresiasi dan bangga ada 19 warga Banten yang terlibat, bahkan Ketua Dewan Hakimnya adalah tokoh kita, Profesor Syibli," ungkap Gubernur Andra.

​Gubernur Andra Soni berharap seluruh kafilah dan Dewan Hakim asal Banten dapat menjalankan tugas dengan maksimal, serta terus menjaga nama baik daerah selama perhelatan berlangsung. Ia juga menjadikan momentum ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan LPTQ Banten ke depannya.

​Menurutnya, pembinaan membaca kitab suci memiliki esensi yang jauh lebih besar daripada sekadar meraih prestasi dalam ajang kompetisi.

​"LPTQ bukan hanya soal ajang MTQ. Tujuan utama kita adalah bagaimana keimanan dan ketakwaan yang berlandaskan Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sehari-hari masyarakat Banten," tegas Gubernur Andra Soni.

​Sementara itu, Ketua Dewan Hakim MTQ Nasional XXXI, Prof. Syibli Syarjaya, menyatakan bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebutkan, para hakim asal Banten yang bertugas di tingkat nasional ini telah memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni.

​"Sebagian besar dari mereka sering menjadi Dewan Hakim di MTQ tingkat Provinsi Banten. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas di tingkat nasional," jelas Prof. Syibli.

​Sebagai informasi, rombongan Dewan Hakim dan kafilah Provinsi Banten dijadwalkan bertolak ke Semarang pada Jumat, 11 September 2026. Rangkaian perhelatan MTQ Nasional XXXI akan dibuka pada 12 September malam dan berlangsung hingga 20 September 2026. (Red).

Pemerintah Provinsi Banten Terapkan PJJ di Seluruh Satuan Pendidikan Selama 3 Hari

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mengalihkan sementara aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan ini berlaku selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (7 s.d 9 September 2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dindikbud Nomor: T-400.3.1/4237/Dindikbud/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai Langkah Kesiapsiagaan Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Selain itu, Dindikbud Provinsi Banten juga mengeluarkan Surat Nomor T-400.3.1/ 4238 /DINDIKBUD/2026 perihal Himbauan Pelaksanaan PJJ kepada Bupati/Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten untuk seluruh Satuan Pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, SMP Negeri dan Swasta di seluruh wilayah Provinsi Banten.

​Langkah ini diambil menyusul aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang mengalami erupsi dan berstatus Level III (Siaga) per Minggu (6/9/2026). Akibatnya, sebaran abu vulkanik mulai berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, dirinya sudah melakukan koordinasi kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PJJ pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing. Hal itu penting dilakukan untuk memastikan keselamatam dan kesehatan masyarakat.

"Kita sudah berkoordinasi untuk dilakukan PJJ selama tiga hari," katanya.

Selain itu, Andra Soni juga sudah memerintahkan kepada seluruh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten untuk saling berkoordinasi menyalurkan bantuan masker kepada masyarakat. 

​Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Jamaluddin, mengatakan PJJ diterapkan untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh warga sekolah. Hal ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas arahan Bapak Gubernur Banten.

​"Kami telah mengeluarkan surat edaran agar pelaksanaan PJJ segera diterapkan mengingat kondisi saat ini," ungkap Jamaluddin, Minggu (6/9/2026).

​Jamaluddin menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten untuk memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan arah sebaran abu vulkanik. Hasil pantauan tersebut akan menjadi dasar kebijakan selanjutnya.

​"Untuk saat ini PJJ kami berlakukan selama tiga hari. Nanti akan kami evaluasi lebih lanjut melihat kondisi di lapangan, apakah perlu diperpanjang atau tidak," jelasnya.

​Selama masa PJJ, seluruh kepala sekolah negeri maupun swasta diwajibkan memastikan pembelajaran daring tetap berjalan aktif dan bermakna. Kepala sekolah juga harus memantau kehadiran pendidik dan peserta didik, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Dindikbud Provinsi Banten melalui Kepala Cabang Dinas (KCD) serta Dindikbud masing-masing Kabupaten/Kota.

​Dindikbud Provinsi Banten turut mengimbau orang tua dan wali murid untuk proaktif mendampingi anak-anaknya selama belajar dari rumah. Orang tua diminta membatasi aktivitas anak di luar ruangan agar terhindar dari paparan abu vulkanik.

​"Apabila memang terpaksa beraktivitas di luar rumah, kami sangat menganjurkan penggunaan masker demi kesehatan," pungkas Jamaluddin. (Red).

Gubernur Banten Andra Soni Resmikan Sport Center TBL, Apresiasi Guyub dan Semangat Gotong Royong Warga

Gubernur Banten Andra Soni, Hadiri Malam Puncak Peringatan HUT Ke-81 Republik Indonesia, Sekaligus Peresmian Sport Center Warga, Di Perumahan Taman Banten Lestari (TBL), Kelurahan Unyur, Kota Serang.

Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi warga Perumahan Taman Banten Lestari (TBL), Kelurahan Unyur, Kota Serang, sebagai percontohan lingkungan yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri malam puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus peresmian sport center warga setempat, Sabtu (5/9/2026) malam.

​Andra Soni menilai, berbagai kegiatan yang digelar oleh warga menunjukkan kuatnya semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal.

​“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga RW 025 yang telah menghidupkan semangat kebersamaan melalui kegiatan kewargaan, salah satunya olahraga,” ujarnya.

​Menurut Gubernur, sport center bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan ruang interaksi sosial. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan, termasuk turnamen antarkomunitas, guna memfasilitasi gaya hidup sehat sekaligus mempererat tali silaturahmi.

​“Kita butuh hiburan dan media untuk bersilaturahmi. Kegiatan olahraga menjadi salah satu jembatan untuk menyatukan warga,” katanya.

​Lebih lanjut, Andra menjadikan semangat warga TBL sebagai teladan bagi kawasan permukiman lain yang terus berkembang di Banten. Menurutnya, perumahan yang ideal tidak hanya sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi mampu melahirkan komunitas yang guyub dan peduli pada lingkungannya.

​“Bagi saya sebagai gubernur, ini adalah sebuah kebahagiaan karena warga kita masih tetap memelihara semangat kebersamaan,” tuturnya.

​Selain kegiatan olahraga, Gubernur juga menyoroti antusiasme warga dalam melibatkan anak-anak pada malam puncak peringatan tersebut. Pengalaman tampil di hadapan publik dinilai mampu membangun keberanian dan kepercayaan diri anak sejak dini.

​“Mungkin bagi kita biasa saja, tetapi bagi anak-anak, momen ini akan mereka kenang seumur hidup,” ungkap Andra.

​Apresiasi turut diberikan kepada pengurus RW 025 yang dinilai responsif terhadap kebutuhan lingkungan, mulai dari tata kelola sampah, pembangunan fasilitas olahraga, hingga penanganan drainase di wilayah RT yang sempat rawan banjir.

​“Ini adalah kepemimpinan yang baik di tingkat warga. Artinya, semua persoalan direncanakan untuk kebaikan bersama,” tegasnya.

​Sebagai penutup, Gubernur menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pengurus RT, RW, dan warga agar setiap persoalan lingkungan dapat diselesaikan dengan solusi terbaik.

​“Selamat kepada panitia, pengurus RW, RT, dan seluruh warga RW 025 TBL. Pertahankan semangat gotong royong ini agar ruang publik yang ada tetap aktif dan bermanfaat,” pungkasnya. (Red).

Tutup Gelar TTG XX, Gubernur Andra Soni Dorong Inovasi Desa Dukung Asta Cita

Gubernur Banten Andra Soni, Menyerahkan Piala Kepada Tim Juara I Lomba Gelaran Teknologi Tapat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan solusi atas berbagai persoalan lingkungan. Kehadiran inovasi dari tingkat bawah ini dinilai sejalan dengan Asta Cita ke-6, yakni membangun dari desa.

​“Apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para inovator dari seluruh kabupaten/kota yang telah menghadirkan berbagai gagasan dan karya untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Andra Soni saat menutup Gelar TTG XX dan Lomba TTG Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 di Eco Plaza, Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Kamis (3/9/2026).

​Pada kesempatan tersebut, Gubernur Andra memberikan apresiasi khusus terhadap sejumlah karya inovatif masyarakat, mulai dari kompor bakar oli bekas, kayu sintetis dari limbah pertanian, aplikasi e-Posyandu, hingga genset mini 1.500 watt. Ia meyakini, melalui gelaran TTG dan sinergi program pemberdayaan desa, jumlah desa maju dan mandiri di Banten akan terus bertambah.

​Saat ini, tercatat terdapat 99 desa mandiri, 378 desa maju, dan 701 desa berkembang di Provinsi Banten.

​“Pemprov Banten terus mendukung penguatan kapasitas pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan yang berkeadilan hingga ke tingkat desa. Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,” paparnya.

​Sebagai wujud nyata dukungan tersebut, pada tahun 2026 Pemprov Banten menyalurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp120 juta per desa untuk 1.238 desa, dengan total anggaran mencapai Rp148 miliar.

​Di bidang infrastruktur, Pemprov Banten juga telah merealisasikan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) pada 2025 yang berhasil menangani 62 ruas jalan dan satu jembatan dengan total panjang 71 kilometer. Selain itu, dibangun pula tujuh daerah irigasi sepanjang 6,90 kilometer yang mampu mengairi 881,28 hektare sawah.

​“Menghadirkan layanan infrastruktur dasar yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat, khususnya bagi para petani, adalah prioritas. Dengan dukungan APBN, ke depan akan ditangani 12 daerah irigasi sepanjang 80,81 kilometer untuk melayani 9.259 hektare sawah,” tambah Andra.

​Ia optimistis, infrastruktur dan irigasi yang memadai akan memicu lahirnya berbagai inovasi baru dari desa. “Dari desa banyak potensi yang bisa digali dan SDM-nya unggul. Bapak Presiden menjadikan desa sebagai titik awal keberhasilan,” tegasnya.

​Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Gunawan Rusminto, melaporkan bahwa Gelar TTG merupakan agenda tahunan untuk menampilkan karya cipta inovasi anak bangsa.

​“Kegiatan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kreasi dan inovasi masyarakat untuk menjadi juara sekaligus mendorong kemajuan daerah,” ujar Gunawan.

​Inovasi nyata tersebut salah satunya dibuktikan oleh tim peraih Juara I kategori inovasi yang menciptakan kayu sintetis antirayap dari ekstrak daun sirsak. Muhammad Fauzan Tri, anggota tim tersebut, menjelaskan bahwa ia bersama Muhamad Alfa Rivai dan Muhamad Alfarizi membuat produk ramah lingkungan berbahan limbah pertanian yang dicampur dengan resin.

​“Namanya Ecovibe Wood. Bahannya dari jerami dan resin. Produk ini bisa dimanfaatkan untuk lantai, plafon, dan dinding bangunan,” pungkas Fauzan. (Red).

Pemkot Serang Dorong Produk Lokal Masuk Rantai Pasok Perhotelan hingga Program MBG

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, (Dinkopumkperindag) Kota Serang, Wahyu Nurjamil.

SERANG — Pemerintah Kota Serang terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu memperluas pasar melalui penguatan rantai pasok di berbagai sektor.

Produk lokal Kota Serang nantinya diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar masyarakat, tetapi juga berpeluang masuk ke perusahaan besar, sektor perhotelan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Merah Putih.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat pra-Focus Group Discussion (FGD) Rantai Pasok dan Peta Jalan UMK dan IKM Kota Serang yang berlangsung di Aula BJB, Selasa (1/9/2026).

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkopumkperindag) Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap produk dan kapasitas pelaku UMKM serta IKM.

Menurutnya, pemetaan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui jenis produk yang tersedia, kemampuan produksi, serta sektor yang paling sesuai untuk menyerap produk tersebut.

“Para pengusaha UMKM dan IKM yang ada di Kota Serang, yang berkegiatan mikro itu akan kita salurkan sebagai suplai kepada perusahaan-perusahaan besar, termasuk juga suplai seperti MBG di SPPG maupun ke Koperasi Merah Putih,” ujar Wahyu.

Sejumlah produk khas daerah seperti kue satu, sate bandeng, rabeg, sayuran, dan berbagai makanan olahan lainnya dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk yang mampu masuk ke pasar dengan skala lebih besar.

Namun, Wahyu menegaskan bahwa perluasan pasar harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan produksi. Pelaku usaha dituntut menjaga kualitas, harga, kemasan, jumlah produksi, serta ketersediaan barang secara berkelanjutan.

Sektor perhotelan menjadi salah satu bidang yang diproyeksikan dapat menyerap produk UMKM lokal. Salah satu konsep yang tengah dipertimbangkan adalah menjadikan produk khas Kota Serang sebagai bagian dari layanan atau merchandise bagi tamu hotel.

Dengan pola tersebut, produk UMKM dapat memperoleh pasar yang lebih terjamin, sementara pihak hotel dapat menawarkan pengalaman yang mengangkat identitas lokal kepada para tamunya.

Pemkot Serang juga mempertimbangkan pemberian insentif kepada pelaku usaha perhotelan yang bersedia menjalin kemitraan dengan UMKM lokal. Insentif tersebut salah satunya dapat berupa pengurangan pajak restoran maupun pajak hotel.

Di sisi lain, program MBG melalui SPPG dinilai menjadi peluang besar bagi UMKM dan IKM karena membutuhkan pasokan dalam jumlah cukup besar. Meski demikian, pelaku usaha yang ingin menjadi pemasok harus memenuhi standar tertentu, terutama berkaitan dengan keamanan pangan, kualitas, volume, kontinuitas dan kandungan gizi produk.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha, Pemkot Serang berencana menggandeng sektor perbankan. Dukungan pembiayaan diperlukan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan produksi ketika memperoleh permintaan dalam jumlah lebih besar.

Selain pembiayaan, pemerintah juga akan melibatkan perguruan tinggi untuk membantu pengembangan serta pengujian produk.

Wahyu menjelaskan, informasi mengenai kandungan gizi menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki produk, khususnya jika akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

“Setiap UMKM itu harus dilihat nilai gizi produknya berapa. Nanti kita kerja sama dengan beberapa universitas,” katanya.

Selama ini, pengujian kandungan gizi sejumlah produk masih dilakukan dengan mengirimkan sampel ke Institut Pertanian Bogor (IPB). Pemkot Serang berharap perguruan tinggi di wilayah Kota Serang ke depan dapat mengambil peran dalam proses pengujian dan pengembangan produk lokal.

“Kalau sekarang biasanya kita mengirimkan produknya ke IPB untuk dikaji berapa nilai karbohidratnya, berapa proteinnya. Mudah-mudahan nanti bisa diinisiasi oleh universitas yang ada di Kota Serang,” ungkap Wahyu.

Melalui penguatan rantai pasok tersebut, Pemkot Serang berharap UMKM dan IKM lokal dapat naik kelas dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Pemerintah juga menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bertemunya pelaku usaha dengan calon pembeli, tetapi juga oleh kesiapan produk dalam memenuhi standar pasar.

Karena itu, peningkatan kualitas, kapasitas produksi, kesinambungan pasokan, kemasan, harga, keamanan pangan, kandungan gizi, serta akses permodalan akan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem UMKM dan IKM Kota Serang yang lebih kompetitif. (Red).

DLH Tangsel Uji Emisi Kendaraan di Tiga Lokasi, Sasar 1.500 Unit

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Melakukan Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Di Tiga Titik Selama Tiga Hari Mulai Tanggal 1 Sampai 3 September 2026.

TANGSEL – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan mengadakan kegiatan uji emisi kendaraan selama tiga hari, mulai 1 sampai 3 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program uji emisi yang rutin dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun.

Pelaksanaan uji emisi dilakukan di tiga titik berbeda. Pada Selasa (1/9), kegiatan berlangsung di Jalan Pahlawan Seribu, depan Ruko Malibu. Selanjutnya, pada Rabu (2/9), pengujian digelar di Jalan H. R. Rasuna Said, Pondok Jaya, depan RS Bina Medika Bintaro. Sementara pada Kamis (3/9), lokasi uji emisi berada di Jalan Boulevard Alam Sutra, depan Sport Center.

DLH Tangsel menetapkan target pengujian berdasarkan jenis bahan bakar kendaraan. Untuk kendaraan berbahan bakar solar, terdapat target pemeriksaan sebanyak 100 kendaraan setiap hari. Adapun kendaraan berbahan bakar bensin ditargetkan mencapai 400 kendaraan per hari. Dengan target tersebut, keseluruhan kegiatan. (Red).

Inflasi Kota Tangerang Tetap Terkendali, Terendah di Banten

(Arsip) Pedagang Ayam Potong Di Pasar Anyar, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

TANGERANG, 1 September 2026— Kondisi perekonomian di Kota Tangerang menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tangerang, tingkat inflasi pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,29 persen secara year on year.

Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan wilayah lain di Provinsi Banten. Sementara itu, rata-rata inflasi Provinsi Banten berada pada angka 2,95 persen.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang, Rute Ireng Wicaksono, mengatakan kondisi inflasi daerah masih berada dalam kategori stabil. Secara bulanan, inflasi Kota Tangerang tercatat sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen atau IHK mencapai 110,04.

Salah satu kelompok yang memberikan kontribusi terhadap inflasi Agustus adalah makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama dengan kenaikan harga sebesar 5,37 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,07 persen.

Pemerintah Kota Tangerang akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Selain pemantauan harga, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai upaya intervensi di lapangan untuk menjaga kestabilan harga, terutama menjelang akhir tahun.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Tangerang berharap tingkat inflasi dapat tetap terkendali sekaligus menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat di Kota Tangerang. (Red).

Pemkot Tangerang Ajukan Perubahan APBD 2026, Anggaran Daerah Naik

Wali Kota Tangerang H. Sachrudin Menyampaikan Penjelasan Raperda Perubahan APBD 2026 Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Sebagai Bagian Dari Tahapan Pembahasan Anggaran Daerah.

TANGERANG, 1 September 2026 — Pemerintah Kota Tangerang mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan kondisi keuangan dan kebutuhan pembangunan daerah selama tahun berjalan.

Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (1/9/2026).

Sachrudin menjelaskan, perubahan APBD dilakukan karena terdapat perkembangan dalam pelaksanaan anggaran yang membuat sejumlah target dan kebutuhan daerah perlu disesuaikan dari perencanaan sebelumnya.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,183 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp33,338 miliar dibandingkan anggaran awal sebesar Rp5,150 triliun.

Sementara itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang merencanakan belanja sebesar Rp5,764 triliun, atau bertambah Rp214,387 miliar dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp5,550 triliun.

Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa penyesuaian, di antaranya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dengan adanya perubahan pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kota Tangerang mengalami defisit sebesar Rp581,048 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan nilai yang sama.

Wali Kota Tangerang menegaskan bahwa perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan perubahan nominal anggaran. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemkot Tangerang juga berkomitmen agar pengelolaan anggaran tetap dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, rancangan perubahan APBD 2026 akan dibahas bersama DPRD Kota Tangerang. Pemerintah berharap proses pembahasan dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain pembahasan perubahan APBD, Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang tersebut juga diisi dengan penyampaian penjelasan mengenai dua Raperda yang merupakan inisiatif DPRD. (Red).