Inflasi Kota Tangerang Tetap Terkendali, Terendah di Banten

(Arsip) Pedagang Ayam Potong Di Pasar Anyar, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

TANGERANG, 1 September 2026— Kondisi perekonomian di Kota Tangerang menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tangerang, tingkat inflasi pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,29 persen secara year on year.

Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan wilayah lain di Provinsi Banten. Sementara itu, rata-rata inflasi Provinsi Banten berada pada angka 2,95 persen.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang, Rute Ireng Wicaksono, mengatakan kondisi inflasi daerah masih berada dalam kategori stabil. Secara bulanan, inflasi Kota Tangerang tercatat sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen atau IHK mencapai 110,04.

Salah satu kelompok yang memberikan kontribusi terhadap inflasi Agustus adalah makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama dengan kenaikan harga sebesar 5,37 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,07 persen.

Pemerintah Kota Tangerang akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Selain pemantauan harga, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai upaya intervensi di lapangan untuk menjaga kestabilan harga, terutama menjelang akhir tahun.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Tangerang berharap tingkat inflasi dapat tetap terkendali sekaligus menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat di Kota Tangerang. (Red).

Pemkot Tangerang Ajukan Perubahan APBD 2026, Anggaran Daerah Naik

Wali Kota Tangerang H. Sachrudin Menyampaikan Penjelasan Raperda Perubahan APBD 2026 Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Sebagai Bagian Dari Tahapan Pembahasan Anggaran Daerah.

TANGERANG, 1 September 2026 — Pemerintah Kota Tangerang mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan kondisi keuangan dan kebutuhan pembangunan daerah selama tahun berjalan.

Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (1/9/2026).

Sachrudin menjelaskan, perubahan APBD dilakukan karena terdapat perkembangan dalam pelaksanaan anggaran yang membuat sejumlah target dan kebutuhan daerah perlu disesuaikan dari perencanaan sebelumnya.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,183 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp33,338 miliar dibandingkan anggaran awal sebesar Rp5,150 triliun.

Sementara itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang merencanakan belanja sebesar Rp5,764 triliun, atau bertambah Rp214,387 miliar dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp5,550 triliun.

Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa penyesuaian, di antaranya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dengan adanya perubahan pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kota Tangerang mengalami defisit sebesar Rp581,048 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan nilai yang sama.

Wali Kota Tangerang menegaskan bahwa perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan perubahan nominal anggaran. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemkot Tangerang juga berkomitmen agar pengelolaan anggaran tetap dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, rancangan perubahan APBD 2026 akan dibahas bersama DPRD Kota Tangerang. Pemerintah berharap proses pembahasan dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain pembahasan perubahan APBD, Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang tersebut juga diisi dengan penyampaian penjelasan mengenai dua Raperda yang merupakan inisiatif DPRD. (Red).

Pemkab Lebak dan Pemkot Serang Dorong Kerja Sama Pembangunan Lintas Daerah

Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidik, Usai Melakukan Pertemuan Dengan Wali Kota Serang Budi Rustandi, Selasa, (01/09/2026).

SERANG, 1 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kota Serang sepakat memperkuat komunikasi serta kerja sama dalam mendukung pembangunan di Provinsi Banten. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya dengan Wali Kota Serang Budi Rustandi, Selasa (1/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kota Serang tersebut menjadi bagian dari langkah mempererat hubungan antarpemerintah daerah. Selain bersilaturahmi, kedua pihak membahas peluang kolaborasi pada sejumlah sektor yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Lebak Mochamad Hasbi mengatakan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Hasbi menyampaikan bahwa kolaborasi antarkepala daerah merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Gubernur Banten Andra Soni. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan Banten yang maju, adil, merata, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejumlah bidang dinilai berpotensi menjadi fokus kerja sama antardaerah. Di antaranya adalah penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembangunan dan peningkatan konektivitas jalan, ketahanan pangan, serta pengawalan berbagai program prioritas pemerintah pusat.

Hasbi menilai konektivitas antarwilayah menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang semakin baik dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas perdagangan dan distribusi barang antardaerah.

Selain infrastruktur, ketahanan pangan juga menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Sinergi antara daerah dinilai dapat membantu memperkuat ketersediaan serta distribusi pangan di wilayah Banten.

Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Hasbi untuk membangun komunikasi langsung dengan Budi Rustandi sebagai sesama kepala daerah. Komunikasi yang intensif diharapkan dapat mempermudah koordinasi apabila terdapat program atau persoalan pembangunan yang melibatkan lebih dari satu wilayah.

Ke depan, Pemkab Lebak dan Pemkot Serang diharapkan dapat mengembangkan bentuk kerja sama yang lebih konkret sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Kolaborasi lintas daerah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antarpemerintah, tetapi juga menghasilkan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung kemajuan Provinsi Banten secara bersama-sama. (Red).

PAD Kota Serang 2026 Tembus Proyeksi Rp553 Miliar, Investasi Jadi Salah Satu Pendorong

Wali Kota Serang Budi Rustandi.

SERANG, 2 September 2026 — Pemerintah Kota Serang memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 mencapai Rp553,24 miliar.

Nilai tersebut berada jauh di atas target yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang 2025–2030, yakni sebesar Rp412,92 miliar.

Selisih antara proyeksi APBD dan target RPJMD mencapai sekitar Rp140,31 miliar. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari perkembangan kondisi ekonomi dan investasi Kota Serang yang dinilai lebih baik dibandingkan perkiraan awal.

Kepala Bapperida Kota Serang, W. Hari Pamungkas, menjelaskan bahwa target dalam RPJMD menggunakan data dasar perekonomian pada 2025. Ketika penyusunan APBD 2026 dilakukan, kondisi aktual menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang turut meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Menurut Hari, kenaikan PAD kemudian berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam menyusun belanja daerah. Meski demikian, peningkatan belanja tetap diarahkan pada program yang menjadi prioritas dan mendukung indikator kinerja pemerintah daerah.

Selain PAD, perubahan proyeksi pendapatan Kota Serang juga dipengaruhi oleh komponen lain, termasuk pendapatan transfer dan beberapa sumber pendapatan yang mengalami penyesuaian estimasi.

Hari optimistis target pendapatan yang telah direncanakan dapat dicapai pada 2026. Evaluasi terhadap capaian tersebut nantinya juga akan menjadi bahan dalam menyusun perencanaan anggaran dan pembangunan pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi memberikan apresiasi kepada jajaran organisasi perangkat daerah yang dinilai terus berupaya meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong pembangunan daerah.

Budi menilai peningkatan kapasitas fiskal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu dampak yang diharapkan adalah meningkatnya investasi yang dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi warga Kota Serang.

Namun, berdasarkan data Portal SIKD Kementerian Keuangan RI, hingga 31 Agustus 2026, realisasi PAD Kota Serang baru mencapai Rp243,85 miliar dari target Rp553,24 miliar. Artinya, realisasi tersebut berada di angka sekitar 44,08 persen.

Capaian tersebut menjadi pekerjaan yang masih harus dikejar pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran. Pemkot Serang tidak hanya perlu mengoptimalkan sumber pendapatan, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan sesuai dengan program prioritas.

Pemerintah Kota Serang berharap peningkatan PAD dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas lapangan pekerjaan, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan ekonomi dan investasi juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Pemerintah Kota Serang agar daerah tersebut semakin layak sebagai ibu kota Provinsi Banten. (Red).

Buka Pelatihan Kepemimpinan, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi Tekankan Pentingnya Ilmu dan Kolaborasi

Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan XXIII, XXIV, XXV, Dan XXVI, Di Lingkungan Provinsi Banten Tahun 2026, Digelar Di Aula BPSDMD Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/08/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXIII, XXIV, XXV, dan XXVI di Lingkungan Provinsi Banten Tahun 2026 di Aula BPSDMD Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/8/2026). Pelatihan tersebut diikuti 157 peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan tujuh pemerintah kabupaten/kota.

Deden menekankan pentingnya peserta memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta membangun kemampuan berkolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Peserta agar tidak menjadikan pelatihan sekadar persyaratan pengembangan karier, tetapi benar-benar mengambil ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama proses pembelajaran.

“Jangan hanya sekadar cuma dapat sertifikat, karena ilmu yang penting,” ungkap Deden.

Menurutnya, pelatihan kepemimpinan harus menjadi ruang mengasah kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan kerja. Proses pembelajaran bersama pelatih, mentor, dan tim penguji diharapkan mampu mendorong peserta menganalisis persoalan, merumuskan solusi, serta mengambil keputusan secara tepat.

Ia menilai keseriusan mengikuti pelatihan akan menjadi bekal penting dalam pembinaan dan pengembangan karier aparatur. Peserta yang mengikuti seluruh tahapan dengan sungguh-sungguh akan memiliki kompetensi dan keunggulan dalam menjalankan tugas.

“Keberadaan mereka yang telah mengikuti diklat itu pasti akan memiliki kelebihan kalau ikutnya serius. Tapi kalau hanya sekadar mengejar sertifikat, ya jangan salahkan kalau kalah dengan teman-temannya yang lain,” katanya.

Selain peningkatan kompetensi, Deden berharap pelatihan dapat membentuk karakter kepemimpinan melalui kedisiplinan, proses pembelajaran, dan interaksi antarpeserta. Ia juga menekankan pentingnya membangun kebersamaan dan kolaborasi.

“Pemerintah daerah itu atau aparatur itu tidak bisa bekerja sendiri, dia harus berkolaborasi dengan yang lainnya,” imbuhnya.

Deden menambahkan, pemimpin pengawas harus mampu menjadi pemimpin perubahan di lingkungan kerjanya. Pemimpin tidak hanya dituntut mampu memberikan arahan, tetapi juga menghadirkan solusi, menjadi teladan, membangun kepercayaan, serta menggerakkan sumber daya organisasi.

Untuk itu, Deden meminta peserta membawa hasil pembelajaran ke unit kerja masing-masing melalui aksi perubahan yang nyata dan memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.

“Pastikan perubahan yang peserta lakukan membuat pelayanan lebih mudah, proses lebih cepat, anggaran lebih efisien, dan masyarakat lebih terbantu,” pesannya.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Banten EA Deni Hermawan mengatakan, PKP diselenggarakan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural. Sekaligus untuk memastikan terwujudnya akuntabilitas jabatan sesuai ketentuan manajemen PNS.

“Pelatihan ini kami arahkan tidak hanya untuk memenuhi standar kompetensi manajerial, tetapi juga membentuk peserta menjadi pemimpin yang mampu menerapkan hasil pembelajaran secara nyata di unit kerjanya. Karena itu, kami mendorong peserta mengikuti seluruh tahapan dengan serius dan menghasilkan aksi perubahan yang memberikan manfaat,” kata Deni.

Deni menjelaskan, PKP menggunakan metode blended learning dengan memadukan pelatihan klasikal dan nonklasikal. Selama pembelajaran klasikal, peserta diwajibkan menginap di asrama BPSDMD Provinsi Banten.

Pelatihan berlangsung selama 905 jam pelajaran (JP) atau setara 104 hari pelatihan, mulai 21 Juli hingga 26 November 2026. Tenaga kediklatan terdiri atas widyaiswara, pakar, praktisi, narasumber, pembimbing, penguji, mentor, pengelola dan penyelenggara pelatihan, penceramah, serta penjamin mutu.

“Melalui proses tersebut, kami ingin memastikan peserta tidak hanya memahami materi secara akademik, tetapi mampu menunjukkan perubahan kepemimpinan dan menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi,” ujarnya. (Red).

Implementasi Program Presiden Prabowo, Fiskal Banten Menjadi Lebih Kuat, IPM Meningkat

Gubernur Banten Andra Soni, Menghadiri Kegiatan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2026.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan seluruh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sudah diterapkan sejak periode pertama dirinya menjabat. Berkat implementasi itu, kondisi fiskal Provinsi Banten semakin kuat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masuk 10 besar nasional.

Hal itu diungkapkan Andra Soni di sela-sela kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2026 yang dilaksanakan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8/2026). Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, perwakilan dari beberapa Kedutaan Besar, serta ratusan anggota APKASI se-Indonesia.

Andra Soni menjelaskan, saat ini kondisi fiskal keuangan Pemprov Banten cukup kuat karena sebagian besar belanja daerah ditopang dari PAD. Sementara untuk pembiayaan yang bersumber dari transfer pusat persentasenya lebih kecil.

Kemudian di tengah kondisi tekanan fiskal yang dialami hampir seluruh daerah, Gubernur Andra Soni memperketat belanja yang difokuskan pada belanja-belanja dalam menopang pelayanan dasar dan belanja yang kemanfaatannya berdampak langsung kepada masyarakat.

Sebagai wujud implementasi dari arahan Presiden Prabowo, Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan keuangan kepada 1.238 desa, meluncurkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), dan program sekolah gratis membebaskan biaya sekolah SMA, SMK dan SKh swasta.

"Alhamdulillah, berbagai program tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2025 yang mencapai 77,25 poin atau peringkat ke-7 secara nasional," ungkap Andra.

Lebih lanjut, Gubernur Andra menekankan pentingnya penguatan hubungan koordinatif-fungsional antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Sinergi ini krusial untuk merealisasikan program prioritas nasional dan daerah, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penyediaan rumah rakyat, hingga peningkatan produktivitas pertanian yang lebih luas kemanfaatannya dan berkelanjutan.

"Kita perlu membangun ekosistem pembangunan daerah yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, investor, perbankan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat," ujar Andra

Dengan mengusung tema Trade, Tourism, Investment, and Procurement, Andra menilai APKASI Otonomi Expo 2026 menjadi ruang strategis untuk mempertemukan potensi daerah dengan peluang investasi. Ajang ini juga dinilai mampu memperluas jejaring perdagangan dan melahirkan kerja sama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Forum ini menjadi upaya kita bersama dalam mempromosikan potensi daerah," tambahnya.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengakui besarnya tanggung jawab pemda di tengah keterbatasan ruang fiskal. Selain menjalankan program prioritas nasional, pemda dituntut untuk terus berinovasi.

Sebagai mitra strategis, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengadvokasi peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) agar sesuai dengan aspirasi pemda. "Namun, Mendagri selalu mengingatkan agar peningkatan itu tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat," tegas Bima.

Ia juga menyoroti peran strategis kabupaten dalam memperkuat ketahanan pangan, mengingat daerah memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja lokal yang memadai untuk dikembangkan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyadari bahwa potensi sumber daya alam tiap daerah belum teroptimalkan karena minimnya daya dukung.

"Oleh karena itu, melalui pameran ini, diharapkan setiap daerah bisa saling mendukung dan berkoordinasi untuk memaksimalkan potensinya, termasuk dengan menggandeng pengusaha dan akademisi," pungkas Bursah. (Red).

Tinawati Andra Soni Ingin Lomba Sekolah Sehat Jadi Penguatan Budaya Hidup Sehat di Sekolah

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, Meninjau Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat, Di SMAN 8 Pandeglang, Rabu (26/08/2026).

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menginginkan Lomba Sekolah Sehat menjadi momentum untuk memperkuat budaya hidup sehat di lingkungan sekolah. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat di SMAN 8 Pandeglang, Rabu (26/8).

Dalam kunjungan tersebut, Tinawati menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar SMAN 8 Pandeglang atas partisipasi aktif dalam pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian juara, tetapi juga menjadi upaya untuk membiasakan nilai-nilai kebersihan, kesehatan, kedisiplinan, kepedulian, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

Tinawati menyampaikan, anak-anak yang hadir adalah generasi yang akan menentukan wajah Banten di masa yang akan datang. Menurutnya, salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah melalui penyediaan lingkungan yang sehat, pendidikan yang baik, serta teladan positif.

“Dari sekolah yang sehat, kita berharap lahir generasi Banten yang sehat, cerdas, berkarakter, dan penuh semangat untuk membangun daerahnya,” ujar Tinawati.

Sementara itu, Kepala SMAN 8 Pandeglang Elly Muliawati memaparkan sejumlah program dan inovasi unggulan yang diterapkan di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui penerapan Trias UKS yang mencakup pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Selain itu, SMAN 8 Pandeglang menjalankan berbagai program inovasi, seperti pencegahan perundungan serta penerapan konsep zero waste melalui upaya meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan nyaman bagi siswa. 

"Saya berharap berbagai pembiasaan yang telah diterapkan di sekolah dapat terus dilakukan oleh siswa sehingga lingkungan sekolah turut membentuk karakter positif pada diri mereka," katanya. 

Sebagai informasi, dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga diwujudkan melalui pemberian beasiswa kepada siswa serta bantuan peningkatan sarana dan prasarana SMAN 8 Pandeglang. Dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman bagi siswa.

Di akhir kunjungannya, Tinawati mengajak seluruh pihak untuk terus merawat semangat, kebersamaan, dan gotong royong. Ia berharap SMAN 8 Pandeglang dapat semakin maju, semakin sehat, dan semakin mampu menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Provinsi Banten.

(Red).